Arsip Tag: Sulaiman Djaya

Fungsi Intelektual Publik


Puisi Sulaiman Djaya

Sulaiman Djaya (Banten Raya, 15 November 2014)

Imam Ja’far as Shadiq ra pernah berkata, “ulama adalah kepercayaan para rasul, dan bila kau temukan mereka telah percaya pada penguasa, maka curigailah ketaqwaan mereka”. Jika saja kita ganti kata ‘ulama tersebut dengan kata intelektual, barangkali tidak akan kehilangan relevansinya, sebab acapkali sikap kritis seorang intelektual pun tidak tersuarakan ketika telah terkooptasi interest kekuasaan atau kepentingan politik yang mengekangnya. Sebagaimana para ‘ulama yang baik dan mu’tabar, intelektual pun memiliki fungsi sebagai suluh dan pelita bagi masyarakatnya. Bahkan dalam kadar yang ketat atau maqam-nya yang rigorous, fungsi intelektual sebagaimana dinyatakan Julian Benda (1867-1956) dalam bukunya yang masyhur La Trahison des Clercs (Pengkhianatan Kaum Cendikiawan) itu, mengimajinasikan kaum intelektual dalam sosok ideal, yaitu semua orang yang kegiatan utamanya bukanlah mengejar tujuan-tujuan praktis, tetapi yang mencari kegembiraan dalam mengolah seni, ilmu atau renungan metafisik.

Berbeda dengan Julian Benda yang pernah digandrungi kaum muda dan para mahasiswa yang hobi melakukan demonstrasi itu, Edward W. Said, yang juga dikenal sebagai eksponen perjuangan Palestina, mendefinisikan intelektual sebagai individu yang dikaruniai bakat untuk merepresentasikan dan mengartikulasikan pesan, pandangan, sikap atau filsafat kepada publik atau kepada masyarakat luas. Ideal intelektual sebagaimana dinyatakan Edward Said tersebut akan mengingatkan kita pada dua kategori fungsi dan definisi intelektual yang dikemukakan Antonio Gramsci. Pertama, intelektual tradisional atau intelektual normative seperti para guru, para ulama, dan para administrator, di mana kelompok pertama ini menurut Gramsci dari generasi ke generasi selalu melakukan hal yang sama alias hanya menjalankan fungsi tradisional mereka yang normative. Kedua, intelektual organik, yaitu kalangan professional, di mana Gramsci sendiri mengidealkan intelektual dalam kategori kedua ini.

Dalam hal ini Antonio Gramsci, sebagaimana dapat kita baca dalam bukunya yang berjudul Selections From Prison Notebooks (1978), mengatakan bahwa semua orang adalah intelektual, namun tidak semua orang memiliki fungsi intelektual. Dengan pernyataan semua orang adalah intelektual tapi tidak semua orang “melakukan fungsi intelektual” tersebut sesungguhnya Gramsci ingin menegaskan bahwa ada intelektual yang terjun langsung ke kancah masyarakat dan ada intelektual yang hanya asik di menara gading dan tidak berusaha membagi “ilmu” dan “pemahamannya” secara intelektual dan praktis kepada masyarakat luas. Dalam konteks yang demikian, James Petras, misalnya, mengelompokkan intelektual dalam tiga kelompok, yaitu intelektual dalam organisasi non pemerintah/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), intelektual dalam dunia akademik (seperti mereka yang berkecimpung di institusi-institusi univeristas dan perguruan tinggi) dan yang ketiga adalah “intelektual public” seperti penasehat-penasehat serikat buruh, professor dan pemimpin partai politik atau wartawan dan penulis lepas.

Dalam tulisannya yang berjudul Social Opposition in the Age of Internet itu, James Petras lebih detil menyatakan: “Intelektual-intelektual publik berperan untuk mengarahkan terciptanya rapat-rapat terbuka, memformulasikan ide-ide, serta menawarkan program-program dan strategi dalam aksi-aksi politik. Mereka yang duduk di kantor di balik meja, dalam ruang yang terisolasi, lantas selalu membagi-bagikan lima manifesto setiap menitnya adalah aktivis-aktivis desktop atau aktivis kantoran. Ini adalah sebuah bentuk psudeo-militansi yang menjauhkan kata dari perbuatan. Aktivisme dari balik meja merupakan sebuah bentuk tindakan verbal dari aktivisme yang tanpa sebab-akibat, atau sebuah revolusi yang hanya ada di dalam pikiran. Pertukaran informasi dalam komunikasi internet hanya akan berubah menjadi sebuah tindakan politis ketika ia diwujudkan dalam gerakan sosial yang secara terbuka melawan kekuasaan. Kita pun perlu mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi oleh intelektual-intelektual publik seperti ancaman kriminalisasi oleh kepolisian di ruang-ruang publik atau pun dampak-dampak ekonomi dalam urusan privat. Sebaliknya aktivis desktop tidak berhadapan dengan resiko apa pun dan hanya mengurusi hal-hal kecil. Intelektual publik berusaha menghubungkan ketidakpuasan individual ke dalam suatu bentuk aktivisme sosial kolektif, sebaliknya kritik-kritik akademik terhadap aksi-aksi nyata, hanyalah ucapan kosong yang akan dikembalikan ke meja akademik. Intelektual publik berbicara dan menyokong pendidikan politik jangka panjang yang berkomitmen pada oposisi sosial dalam ruang-ruang publik, baik melalui internet atau pun dengan tatap muka secara terus menerus setiap hari”.

Jika kita setuju dengan definisi dan fungsi intelektual sebagaimana dinyatakan oleh Julien Benda, Edward W. Said, Antonio Gramsci, dan James Petras tersebut, maka tak ragu lagi bahwa fungsi intelektual publik adalah mereka yang sanggup memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi perubahan alias progress, perbaikan dan sekaligus pendampingan masyarakat, yang dalam ideal Antonio Gramsci disebut sebagai intelektual organik atau intelektual yang memberikan kontribusi pencerahan dan bahkan terlibat dalam kancah praktis di masyarakat. Di sini perlu sekali lagi ditegaskan bahwa para intelektual adalah mereka yang berjuang dengan pena dan tenaganya untuk memberikan sumbangsih bagi progress dan pencerahan masyarakat luas, bukan menjadi para kolaborator kekuasaan yang terjerembab dalam manipulasi dan korupsi.

Persis, dalam kadar tersebut sebagaimana dapat kita baca dalam bukunya Edward W. Said yang telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia berjudul Peran Intelektual (Yayasan Obor Indonesia 1998) itu, Edward W. Said menyatakan: “Intelektual adalah orang yang cakap (pintar) mengatakan hal-hal oposisional sedemikian rupa hingga ia bebas (independen) karenanya. Karena ia (intelektual) betul-betul menguasai seni bicara dan di lain pihak tidak langsung tergantung dari seorang atasan yang berhak menentukan apa yang boleh dikatakannya, ia dapat mengatakan hal-hal yang tidak berani dinyatakan oleh para politisi”.

Muslim Syi'ah Membaca al Qur'an

Iklan

Merumuskan Masa Depan Menurut Muthahhari


Syahid Sayyid Muhammad Baqir al Shadr

Sulaiman Djaya (Radar Banten, 24 September 2014)

Dalam visi pemikiran keagamaan dan filsafat Muthahhari, sejarah dan “kesadaran sejarah” –selain untuk mengetahui “masa depan”, juga bertujuan untuk membangun idealisme sejati dan memantapkan visi suatu bangsa dan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, sejarah tak ubahnya cermin dan “kompas” yang jadi bahan berkaca dan petunjuk untuk menemukan jatidiri sebuah bangsa atau masyarakat. Sementara itu, posisi penting Muthahhari itu sendiri dapat kita telusuri lewat riwayat hidupnya yang mendedikasikan diri untuk mengaktualkan Islam dan pemikiran. Ia adalah seorang ulama-filsuf yang produktif menulis –selain mengajar dan berceramah, yang juga dikenal sebagai pemikir dan filsuf yang acapkali dibandingkan sekaligus dikontraskan dengan pemikir dan penulis yang semasa dengannya, yaitu Ali Syari’ati. Tentu saja, dengan kekhasan gaya dan keunikan pemikiran dan tulisan mereka masing-masing. Hamid Algar, misalnya, ketika mencoba membandingkan antara keduanya menyatakan: “Muthahhari berakar dalam pada pengetahuan tradisional dan terpikat oleh para eksponennya. Pengenalan Syari’ati terhadap warisan pengetahuan Islam adalah kurang mendalam dan kurang takzim. Pemikiran Muthahhari adalah satu dan konsisten, sementara Syari’ati merupakan proses eksplorasi dan revisi tiada henti” (Lihat Murtadha Muthahhari, Mengenal ‘Irfan, IIMaN Jakarta 2002).

Meski dikenal sebagai seorang ulama dan fakih yang mumpuni, Syahid Ayatullah Murtadha Muthahhari juga tekun membaca literatur-literatur Barat –yang bahkan acapkali berhasil membuktikan kekeliruan-kekeliruan epistemologis filsafat dan pemikiran Barat, terutama marxisme dan materialisme. Karenanya tak heran bila ia juga dikenal sebagai “ulama yang filsuf” atau juga sebaliknya, “filsuf yang ulama”. Minatnya kepada filsafat materialisme, khususnya Marxisme itu, sebagai contohnya, sebagaimana didakunya dengan jujur dan terus-terang, terjadi tak lama setelah ia mempelajari secara resmi ilmu-ilmu rasional atau literatur-literatur filsafat dan pemikiran. Dalam pengakuannya, ia mulai menggeluti filsafat Barat pada sekitar tahun 1946, dimulai dengan mempelajari terjemahan-terjemahan literatur-literatur Marxisme ke dalam bahasa Persia –yang diterbitkan oleh partai Tudeh (sebuah wadah dan organisasi Marxis besar di Iran, yang saat itu merupakan suatu kekuatan penting di arena politik sekaligus intelektual marxis di Iran dan Irak). Bersamaan dengan itu, tentu saja, ia juga membaca tulisan-tulisan Taqi Arani –sang teoritisi utama partai Tudeh.

Kajian Sejarah dan Kemajuan Ummat

Yang unik dan khas pada diri seorang Syahid Ayatullah Murtadha Muthahhari ini adalah ketika ketekunannya membaca literatur-literatur Barat tersebut tak membuatnya hanya menjadi seorang epigon atau pen-taklid buta yang memamah mentah-mentah apa yang dibacanya tanpa kritisisme. Acapkali ia berhasil menunjukkan bahwa khazanah Islam justru lebih unggul dan otentik dibanding khazanah-khazanah sekuler Barat –yang seringkali malah malahirkan dehumanisasi (kemerosotan humanisme atau degradasi spirit dan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri) dalam bentuknya yang lain (Lihat Murtadha Muthahhari, Kritik Islam Terhadap Materialisme, Al-Huda, Jakarta 2001). Kadangkala ia malah menemukan sumber-sumber pengetahuan dan epistemologi yang baru –justru ketika mengkaji lebih dalam doktrin, nilai, dan khazanah Islam yang ia geluti. Selain minatnya pada disiplin-disiplin yang telah disebutkan itu –seperti kepada Marxisme sebagai khazanah ekonomi-politik, Syahid Ayatullah Murtadha Muthahhari juga memiliki minat dan konsen yang kuat dan konsisten terhadap sejarah dan kajian sejarah, yang dalam hal ini ia antara lain mengkritik pandangan dan epistemologi sejarah ala Marxisme, yang menurutnya pandangan Marxisme atas sejarah terjebak pada materialisme yang menafikan peran non-material, semisal bagaimana bahwa acapkali perjuangan ummat manusia atau suatu bangsa dan masyarakat lebih sering karena tekad dan kehendak yang kuat untuk terbebas dari kekuatan eksternal yang menafikan kebebasan “ruhaniah” mereka. Jadi tidak semata-mata karena motif determinan ekonomistik sebagaimana di-dalilkan oleh Marxisme.

Dalam beberapa tulisannya, Syahid Muthahhari mengimplisitkan bahwa kesadaran atas sejarah itu –terutama kesadaran sejarah ke masa depan, akan menjadikan ummat manusia berjuang untuk meraih kebaikan bersama dan kemajuan. Mirip dengan fungsi harapan dan messianisme yang membuat manusia bertahan, sekaligus berjuang untuk meraih kebajikan dan cita-cita yang mereka inginkan. Dalam hal ini –berdasarkan kajiannya dari al Qur’an, ada dua eksistensi manusia menurut Murtadha Muthahhari, yaitu sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat. Di sini, menurutnya, tindakan manusia sebagai individu memiliki dua dimensi, yaitu sebab aktif, dan sebab material. Sedangkan tindakan manusia sebagai anggota masyarakat memiliki tiga dimensi, yaitu sebab aktif (pelaku), sebab ideal (tujuan), dan sebab material (tindakannya). Namun menurutnya meski ada dua eksistensi dan tindakan, al Qur’an tidak memisahkan secara objektif antara tindakan pribadi manusia secara individual dengan tindakan manusia sebagai aktivitas masyarakat.

Dalam benak Syahid Ayatullah Murtadha Muthahhari, sejarah yang ia maksud lebih sering bermakna “mencipta sejarah”, wabilkihusus “merencanakan masa depan” ke arah kondisi di mana sebuah bangsa, masyarakat, atau ummat sanggup menuju ke arah yang lebih baik. Bolehlah di sini kita menduga bahwa ia terinspirasi oleh ayat al Qur’an yang bunyi terjemahannya adalah, “Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu yang mau merubah nasib mereka sendiri”. Demikianlah menurutnya –sebagaimana tercermin dalam dimensi ikhtiar manusiawi yang dinyatakan ayat al Qur’an itu, makin tinggi dan luhur suatu cita-cita sebuah bangsa atau masyarakat, maka makin layak dan luas-lah tujuan-tujuannya. Cita-cita yang besar dari suatu masyarakat adalah titik tolak dari pembentukan batin dan mental masyarakat atau bangsa itu sendiri. Dan tentu saja, yang juga perlu dipahami dengan cermat, cita-cita utama masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada konsepsi dan pemahamannya tentang kehidupan dan dunia. Tepat di sinilah, Syahid Ayatullah Murtadha Muthahhari meyakini benar perlunya mengenal masa depan sebagai tujuan sebuah masyarakat atau suatu bangsa.

Peran Vital Kesadaran Masa Depan

Teranglah bagi kita, sejarah atau tepatnya kesadaran sejarah dan masa depan menurut Syahid Ayatullah Murtadha Muthahhari –atau dalam pandangan dan keyakinan epistemologisnya, merupakan faktor utama yang akan berperan untuk membuka jalan bagi masa depan suatu bangsa atau pun masyarakat. Jika manusia, bangsa, alias masyarakat tidak mengenali masa depan dan tidak mempunyai rencana tentangnya, serta tidak memberikan perhatian pada tanggung jawabnya untuk membuat “sejarah” (baca: masa depannya sendiri), maka manusia, masyarakat, atau bangsa tersebut memang berhak dan pantas mendapat celaan dari generasi mendatang, atau dari bangsa dan masyarakat lainnya. Tak ragu lagi –dalam bayangan, konsepsi, dan imajinasi filosofis dan politis Syahid Ayatullah Murtadha Muthahhari, “sejarah dibuat alias diciptakan oleh manusia dan bukannya manusia dibuat atau diciptakan oleh sejarah”. Bila demikian, jika sebuah bangsa atau masyarakat tidak memiliki rencana tentang masa depan, maka tidak seorang pun dapat menjanjikan bahwa bangsa atau masyarakat tersebut akan mencapai tujuan dan cita-citanya.

Hanya saja, yang perlu ditekankan, sekali lagi, selain tujuan dari “kesadaran sejarah” adalah untuk mengetahui “masa depan” tersebut, juga bertujuan untuk membangun idealisme sejati dan memantapkan visi suatu bangsa dan masyarakat itu sendiri. Di sini, menurut Syahid Ayatullah Murtadha Muthahhari, idealisme sejati itu akan mampu membuat perubahan pada proses perjalanan sejarah karena kemampuannya memberikan kekuatan pada subjek sejarah, yang tak lain sebuah bangsa atau masyarakat itu sendiri. Dan juga perlu diingat oleh kita, semangat yang dimaksud tersebut bukan semata berupa kekuatan fisik, melainkan berupa “spirit” yang bergejolak dalam jiwa sebuah bangsa atau masyarakat yang tak lain dan tak bukan sebagai penyebab penggerak (active cause) untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sebuah masyarakat atau sebuah bangsa.